Kebijakan Privasi & Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Terakhir diperbarui: 10 November 2026 • Berlaku efektif untuk seluruh venue & staf Balian HRIS

1. Komitmen dan Landasan Hukum

Balian HRIS (“Kami”) menghormati privasi dan kedaulatan data pribadi setiap pengguna, staf hospitality, manajemen venue, dan pemilik bisnis. Kebijakan Privasi ini dirancang dengan kepatuhan penuh terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”) serta prinsip-prinsip privasi global (GDPR).

2. Kategori Data Pribadi yang Diproses

Dalam menyediakan layanan sistem absensi dan penggajian hospitality, Kami memproses data berikut:

Data Pribadi Umum (Pasal 4 ayat 2 UU PDP): Nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat email, nomor telepon/WhatsApp, jabatan, divisi operasional (FOH/BOH), status kepegawaian (karyawan tetap, kontrak, atau daily worker), dan nomor rekening bank transfer.
Data Pribadi Spesifik (Pasal 4 ayat 3 UU PDP):
- Data Biometrik: Foto selfie wajah karyawan yang diambil pada saat melakukan presensi masuk/pulang untuk verifikasi kehadiran tanpa kontak fisik.
- Data Geospasial Spesifik: Titik koordinat satelit WGS84 (latitude/longitude) pada saat penekanan tombol presensi guna memvalidasi kehadiran fisik dalam radius geofence venue 50 meter.

3. Dasar Keabsahan Pemrosesan Data (Pasal 20 UU PDP)

Persetujuan Sadar dan Eksplisit: Pemrosesan data biometrik dan lokasi satelit karyawan dilakukan berdasarkan persetujuan sah secara tertulis atau terekam secara eksplisit dari subjek data karyawan (Pasal 20 ayat 1 UU PDP) serta pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja antara pihak manajemen venue (Pengendali Data) dan karyawan.

4. Kebijakan Retensi Data & Auto-Purge 60 Hari (Pasal 16 UU PDP)

Sesuai asas pembatasan penyimpanan dan minimisasi data:

Auto-Purge Foto Selfie Biometrik: Berkas foto selfie karyawan yang digunakan untuk validasi absensi harian akan dihapus permanen dari peladen kami setelah 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal presensi dicatat. Hanya metadata riwayat kehadiran (tanggal, jam, dan status presensi) yang dipertahankan untuk keperluan audit penggajian.
Data Payroll & Akuntansi: Catatan transaksi pembayaran gaji dan bagi hasil service charge disimpan selama masa retensi hukum ketenagakerjaan dan perpajakan Indonesia (maksimal 5 tahun).

5. Hak-Hak Subjek Data Karyawan (Pasal 5 s/d 13 UU PDP)

Karyawan dan pengguna memiliki hak hukum yang dapat diakses secara mandiri melalui aplikasi:

Hak Informasi & Akses (Pasal 5 & 7): Hak untuk mengetahui jenis data pribadi yang disimpan serta mengakses riwayat absensi dan rincian komponen penggajian.
Hak Koreksi (Pasal 6): Hak untuk meminta koreksi data yang tidak akurat (misal: kesalahan penulisan nomor rekening bank).
Hak Portabilitas Data (Pasal 13): Hak untuk mengunduh dan menerima data pribadi dalam format digital terstruktur yang umum digunakan (JSON/CSV) melalui Pusat Privasi aplikasi.
Hak Menarik Persetujuan (Pasal 8 & 9): Karyawan berhak menarik persetujuan pemrosesan data biometrik, dengan pemahaman bahwa alternatif pencatatan kehadiran manual melalui verifikasi supervisor akan diberlakukan.

6. Keamanan Data & Enkripsi (Pasal 35 UU PDP)

Kami menerapkan standar keamanan teknis dan organisasional mutakhir:

Seluruh transmisi data jaringan dilindungi enkripsi TLS 1.3.
Penyimpanan data rekening perbankan dan ledger payroll dilindungi enkripsi tingkat lanjut AES-256.
Isolasi data antar-tenant (*multi-tenant segregation*) menjamin bahwa data satu venue tidak dapat diakses oleh venue lain.

7. Notifikasi Insiden Kebocoran Data 72 Jam (Pasal 46 UU PDP)

SOP Tanggap Darurat Kebocoran Data (Data Breach Protocol): Dalam hal terjadi kegagalan pelindungan data pribadi (insiden keamanan atau peretasan data), Kami berkomitmen menyampaikan pemberitahuan resmi tertulis kepada Pengendali Data (Manajemen Venue) dan Lembaga Otoritas Pelindungan Data Pribadi dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam (72 jam), memuat rincian data yang terdampak, langkah penanganan yang telah diambil, dan panduan mitigasi risiko.

8. Kontak Pejabat Pelindungan Data (DPO)

Untuk pertanyaan, permohonan ekspor data, atau pengajuan hak subjek data, silakan hubungi Pejabat Pelindungan Data Pribadi (*Data Protection Officer*) kami:

Data Protection Officer (DPO) • Balian HRIS

Email: [email protected]

Alamat: Ungasan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali 80361